BERCAMILAN

BERANDA > UUD 1945 LENGKAP > Pasal 18 Ayat 1 - 7 UUD 1945

A. Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang Tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang - Undang.

B. Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

C. Pasal 18 Ayat 3 UUD 1945

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

D. Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota Masing - masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

E. Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi Seluas - luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

F. Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

G. Pasal 18 Ayat 7 UUD 1945

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang - Undang.